DPRD Kabupaten Pati news - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang berlangsung membahas tiga poin yang menjadi pembahasan. Yakni tentang Persetujuan dan Penempatan Perubahan Kedua atas Progam Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pati tahun 2023. Kemudian dilanjutkan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Bupati Pati yang diwakili oleh Setda Kabupaten Pati. Serta penandatangan fakta integritas. Pada Senin (17/07/2023) siang.
Sebelum dilakukan persetujuan bersama dan penandatangan fakta integritas, dalam agenda rapat yang pertama laporan dari Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang disampaikan oleh Maesaroh, melaporkan bahwa hasil rapat kerja Bapemperda tentang penyusunan Propemperda Kabupaten Pati tahun 2023, yang telah menyetujui dan menyepakati Propemperda Kabupaten Pati tahun 2023 ada sebanyak 21 Raperda. “Dengan demikian Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Pati telah membahas persetujuan sebanyak 18 (delapan belas) rancangan perda di luar program pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Kabupaten Pati Ta 2023, dan ditambah 3 (tiga) Raperda Kumulatif terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin dalam rapat tersebut juga menyampaikan dalam pembahasan Persetujuan dan Penempatan Perubahan Kedua atas Propemperda ada salah satu poin utama. Yakni terkait penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Perubahan Propemperda tentang penyertaan modal di BUMD yaitu di Bank Jateng kita minta deviden. Yang mana kita untuk tahun 2023 ini bertambah Rp 3 miliar. Kemudian yang tahun 2024 nanti kita menambah Rp 7 miliar untuk memenuhi rasio penyertaan modal," Ujarnya.
Lanjutnya, pihaknya berharap dengan penambahan modal itu, semoga nantinya dapat menambah deviden atau keuntungan BUMD. Sehingga dimaksudkan agar bisa memberikan keuntungan bagi kepada daerah.
Sementara terkait dengan agenda rapat yang kedua terhadap pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Pati TA 2024, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) dan setiap komisi yang ada di DPRD Kabupaten Pati. "Setelah rapat paripurna ini nanti dilanjutkan dengan rapat Banggar. Kemudian diteruskan atau dimintakan konsultasi ke komisi-komisi untuk dibahas sesuai dengan leading sektornya masing-masing," Pungkasnya.