DPRD Kabupaten Pati news - Rombongan kelompok organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Pati (KLP), datangi kantor DPRD Kabupaten Pati untuk melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Pati.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat gabungan ini, di latar belakangi lantaran pihak KLP yang menganggap bahwa Pj. Bupati Pati kurang tanggap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Pati yang terjadi saat ini. Senin (6/11/2023) siang ini.
Selaku Korlap KLP, Cahaya Purnama dalam audiensi tersebut juga menyampaikan beberapa tuntutannya, dimana terkait dengan masalah kekeringan di Kabupaten Pati saat ini, yangmana Pemkab Pati dinilai lambat dalam mengatasi kekeringan di Pati termasuk bantuan beras warga kekeringan yang tak kunjung terealisasi. "Untuk itu kami minta kepada DPRD Kabupaten Pati selaku wakil rakyat agar segera mendesak Pj Bupati Pati." Terangnya.
Kemudian juga terkait dengan progres revisi dari Perbup no 55 tahun 2021 tentang Pengisian kekosongan Perangkat Desa yang tak kunjung selesai hingga saat ini, dan Pj Bupati juga tidak memberikan informasi kepada publik. Dan terakhir juga terkait dengan Perda CSR, yang mana kami menilai Pj Bupati menghambat kinerja Pansus DPRD Kabupaten Pati dengan statemennya yang menyebut persentase batasan CSR akan turunkan Investor Ke Pati. "Untuk itu, maka kami minta agar pihak DPRD Kabupaten Pati menjembatani untuk melakukan rakor dan diskusi dengan Pj Bupati Pati terkait permasalahan tersebut," Ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dalam rapat tersebut juga menyampaikan terkait dengan Perbub 55 tahun 2021 tentang pengisian kekosongan Perangkat desa, untuk saat ini sudah dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan berbagai pihak, akan tetapi dalam proses perubahan Perbub tersebut harus mendapatkan ijin dahulu dari Kemendagri. "Untuk anggaran pengisian perangkat desa tahun 2023 ini sebenarnya sudah dianggarkan oleh Pak Pj Bupati, akan tetapi untuk Perbub sendiri sudah dalam pembahasan tinggal menunggu ijin tersebut," jelasnya.
Ketua DPRD Ali Badrudin juga menambahkan bahwa untuk pembahasan dana CSR saat ini sudah menjadi Raperda, namun saat ini belum ada titik temu atau belum ada kesepakatan dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif. "Harapan kami kedepannya juga akan diberikan wadah untuk CSR ini, sehingga untuk distribusi maupun peruntukannya bisa jelas mau dikemanakan." Tambahnya.
Lanjutnya, terkait dengan permasalahan kekeringan di Kabupaten Pati saat ini, sebenarnya dari pihak DPRD sudah mengajukan anggaran untuk bencana alam secara permanen, namun dari pihak eksekutif belum direalisasikan. Sehingga kami juga masih menunggu. "Pada prinsipnya, semua tuntutan yang telah disampaikan oleh teman-teman ormas ini akan kami tampung dan segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam rapat Paripurna, tentunya dengan melibatkan pihak eksekutif." Pungkasnya.